Saturday, 16 November 2019

Contoh ad art bumdes

Bumdes dibentuk untuk menambah pendapatan asli desa, meningkatkan daya saing masyarakat yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat desa tersebut. membangun bumdes harus didasari rasa kepedulian terhadap kemajuan desa karena butuh proses panjang sampai sebuah usaha dapat memberi hasil, dan itu normal seperti kegiatan usaha pada umumnya.

Bumdes sebagai sebuah lembaga desa, dalam melaksanakan kegiatannya harus didasari dengan ad art, yang akan menjadi landasan dasar dalam mengambil tindakan. Berikut ini adalah contoh ad art bumdes dari desa Maju.

Contoh ad art bumdes;
ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
BANGKIT BERKARYA

BAB I
NAMA, TEMPAT/ KEDUDUKAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 1
a. Lembaga ini bernama “ Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Bangkit Berkarya.
b. BUM Desa Maju Bangkit Berkarya berkedudukan di:
Desa : MAJU
Kecamatan : PONGGOK
Kabupaten : NGANJUK
c. Wilayah Usaha BUM Desa berada di Desa Maju Kecamatan Ponggok
d. BUM Desa dapat membuka cabang-cabang usaha di luar wilayah usahanya.

BAB II
VISI, MISI, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2
(1) Visi BUM Desa (Maju bangkit berkarya adalah Berkarya Untuk Desa.
(2) Misi BUM Desa Maju Bangkit Berkarya :
- Peningkatan mutu dan potensi desa.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan alam.
- Peningkatan Kualitas dan kuantitas produk unggulan desa.
- Meningkatkan daya saing produk unggulan desa.
(3) Maksud pendirian BUM Desa Maju Bangkit Berkarya adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan / atau kegiatan perekonomian yang berbasis pemberdayaan yang berasal dari pemerintah dan/atau pemerintah Provinsi dan/ atau Pemerintah Kabupaten yang ada di Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(4) tujuan Pendirian BUM Desa Maju Bangkit Berkarya adalah
a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa

BAB III
KEGIATAN USAHA

Pasal 3
Kegiatan usaha BUM Desa Maju Bangkit Berkarya meliputi;
a. Memberikan dukungan modal usaha kepada Unit Usaha, untuk mengembangkan usaha dan dinilai layak untuk diberikan dukungan modal;
b. Menerima tabungan atau penyertaan modal dari anggota, masyarakat desa atau pihak lain sesuai dengan perjanjian yang disepakati;
c. Mengembangkan usaha lainnya baik secara sendiri maupun bekerjasama dengan pihak lain;
d. Menerima dan mendayagunakan modal sendiri maupun dana bantuan dari pihak lain dalam rangka penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB IV

PERMODALAN

Pasal 4
Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa Maju Bangkit Berkarya dapat berasal dari:
(1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa.
(2) Penyertaan Modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUM Desa dengan pihak yang bersangkutan.
(3) Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha Unit Usaha.
(4) Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat.

BAB V

KETENTUAN DUKUNGAN DANA USAHA
Pasal 5
(1) Dukungan Dana usaha BUM Desa hanya dipergunakan untuk membiayai kegiatan unit usaha ekonomi produktif yang dinilai layak.
(2) Permohonan Dukungan Dana usaha BUM Desa dari masing-masing Unit usaha dinilai kelayakan usaha dan kelayakan Peminjamnya oleh BUM Desa.
(3) Unit Usaha yang permohonan Dukungan Dana usaha dinyatakan layak selanjutnya menandatangani akad Perjanjian Dukungan Dana usaha.
(4) Sebagai kompensasi dari Dukungan Dana usaha dari BUM Desa dan masuknya unit usaha ke dalam unit BUM Desa maka unit usaha wajib memberikan sebagian SHU dari unit usaha kepada BUM Desa.
(5) Dana yang disebutkan dalam no (4) tersebut akan dikelola oleh BUM Desa untuk pengembangan lembaga BUM Desa.
Pasal 6
(1) Dana BUM Desa dapat digunakan untuk mengembangkan usaha yang dinilai prospektif, menguntungkan dan tidak merugikan lembaga.
(2) Status dana yang digunakan oleh BUM Desa untuk pengembangan unit usaha ditetapkan sebagai dana dukungan modal usaha unit usaha dan wajib untuk dikelola unit usaha dalam rangka pengembangan usaha
(3) Bentuk usaha yang dikembangkan usaha antara lain dalam bentuk:
a. pengelolaan unit usaha sendiri;
b. kemitraan bagi hasil.

BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7
Struktur organisasi BUM Desa terdiri dari Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas.

Pasal 8
(1) Penasihat adalah kepala desa pada masa jabatannya.
(2) Tugas Penasihat sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.

Pasal 9
Pelaksana Operasional mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Maju Bangkit Berkarya
Pasal 10
Pengawas BUM Desa berasal dari tokoh masyarakat dengan ketentuan sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.

BAB VII

OPERASIONAL

Pasal 11
(1) Biaya-biaya yang timbul akibat kegiatan dan operasional BUM Desa, diambil dari hasil pendapatan yang di peroleh BUM Desa pada setiap bulannya.
(2) Pendapatan setiap bulan yang diperoleh BUM Desa, pengeluaranya diatur sebagai berikut:
a. untuk Biaya Operasional (Honor, Alat Tulis Kantor, Rumah Tangga Kantor, jasa simpanan anggota, dll) maksimal 30%
b. Sebagai dana cadangan yang dapat dipergunakan untuk pengembangan usaha dan kelembagaan BUM Desa minimal 70%
(3) Pendapatan sebagaimana diatas adalah pendapatan dari Unit usaha yang diperoleh BUM Desa termasuk pendapatan administrasi, jasa, pendapatan bunga dari Bank.
BAB VIII
PENGELOLAAN KEUANGAN
Pasal 12
(1) Pembukuan kegiatan operasional usaha dilakukan dengan menggunakan Sistem Pembukuan Keuangan Standar (Akuntansi) sehingga mudah mengetahui perkembangan kondisi keuangan maupun kesehatan usaha BUM Desa.
(2) BUM Desa juga berkewajiban membina Manajemen usaha dan Pengelolaan Keuangan unit usaha.
(3) Perhitungan satu tahun buku BUM Desa Maju Bangkit Berkarya, dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
BAB IX
SISA HASIL USAHA
Pasal 13
(1) Sisa Hasil Usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya dan kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan atas barang-barang inventaris dalam satu tahun buku.
(2) Pembagian SHU ditetapkan berdasarkan musyawarah Penasihat dan Pelaksana Operasional BUM Desa, setelah dikurangi biaya operasional, dengan ketentuan:
a. Pemupukan modal usaha : 20 %
b. Pendapatan asli desa : 20 %
c. Pendidikan dan pelatihan pengurus : 5 %
d. Penasihat : 7 %
e. Pengawas : 3 %
f. Honor Pengelola : 35 %
g. Biaya Rapat : 7 %
h. Dana Sosial : 3 %
(3) Ketentuan lain-lain akan diatur dalam Anggaran Tumah Tangga (ART)

BAB X
FORUM PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14
(1) Musyawarah Anggota, sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi. Forum ini dapat memilih dan memberhentikan Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa maupun menetapkan pembubaran BUM Desa.
(2) Musyawarah Anggota Khusus, adalah forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Desa.
(3) Rapat Anggota Tahunan, sebagai forum laporan pertanggungjawaban Pengelola dan penyusunan rencana strategis Pemberdayaan BUM Desa.
(4) Rapat Pengelola, sebagai forum pengambilan keputusan Pengelola untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha.

BAB XVI
KERJA SAMA BUM DESA

Pasal 18
Kerjasama BUM Desa ditetapkan dengan keputusan bersama kepala desa

BAB XI
PEMBUBARAN

Pasal 15
(1) Pembubaran BUM Desa hanya bisa dilaksanakan melalui Keputusan Musyawarah Anggota. Hasil Musyawarah Anggota ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pembubaran BUM Desa.
(2) Kekayaan BUM Desa yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintahan Desa, sebagai Dana Pembangunan Desa. Akan tetapi bila terjadi kerugian, maka kerugian tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pelaksana operasional dan pengawas BUM Desa.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16
Hal-hal yang tidak atau belum diatur di dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/ atau dilakukan perubahan seperlunya yang diputuskan melalui musyawarah desa.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17
Anggaran Dasar BUM Desa Maju Bangkit Berkarya ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Demikian Anggaran Dasar BUM Desa (Maju Bangkit Berkarya, ditetapkan oleh pemimpin sidang/rapat yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa
Ditetapkan di : Desa Maju
PadaTanggal : 19 April 2020

Pelaksana Operasional
1. SELFI ANANDA
2. RAHARDIAN
3. KEMAL
Ketua
Sekretaris
Bendahara
.....................
.....................
.....................

Mengetahui,
Ketua BPD

ALYA ROHALI
Kepala Desa Maju

ARI GUMILAR

======================================================================

ANGGARAN RUMAH TANGGA
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM Desa)
“MAJU BANGKIT BERKARYA”

BAB I
PENETAPAN JENIS USAHA

Pasal 1
(1) Jenis Usaha BUM Desa Maju Bangkit Berkarya meliputi:
a. Koperasi Wanita menjalankan usaha simpan pinjam.
b. Gapoktan menjalankan usaha simpan pinjam.
c. Paguyupan Pande besi menjalankan usaha peminjaman uang pemasaran hasil produksi.
(2) Pengembangan usaha BUM DESA dapat dikembangkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.
BAB II
SUMBER MODAL

Pasal 2
Permodalan, keuangan dan harta benda BUM Desa Maju Bangkit Berkarya dapat berasal dari:
(1) Penyertaan modal desa yang berasal dari APB Desa.
(2) Penyertaan Modal, dari anggota perorangan maupun secara berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUM Desa dengan pihak yang bersangkutan.
(3) Pemupukan Modal Kerja yang disisihkan dari Sisa Hasil Usaha Unit Usaha.
(4) Hibah atau bantuan dari pihak manapun yang tidak mengikat

BAB III
KEPENGURUSAN

Pasal 3
(1) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
a. mendapatkan tunjangan/ insentif;
b. menggunakan fasilitas sarana/ prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
(2) Penasihat dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
a. memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
b. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Maju bangkit berkarya dan
c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
(3) Penasihat berwenang:
a. meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
b. melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
Pasal 4
(1) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
a. mendapatkan tunjangan/insentif;
b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
(2) Pelaksana Operasional dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban:
a. melaksanakan dan mengembangkan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya, agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat Desa;
b. menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi Desa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa;
c. Melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian Desa lainnya.
(3) Pelaksana Operasional berwenang:
a. membuat laporan keuangan seluruh unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
b. membuat laporan perkembangan kegiatan unit-unit usaha BUM Desa setiap bulan;
c. memberikan laporan perkembangan unit-unit usaha BUM Desa kepada masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4) Pelaksana operasional terdiri dari:
a. Ketua, mempunyai tugas:
- Memimpin organisasi BUM Desa.
- Membahas dan menetapkan kelayakan unit usaha yang diajukan berdasarkan penilaian kelayakan usaha.
- Melakukan pengendalian kegiatan dan pembinaan pada unit usaha dalam pemanfaatan modal pinjaman, pengembalian pinjaman.
- Bertindak atas nama lembaga untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengembangan usaha atau lain-lain kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan.
- Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa setiap bulan kepada Pengawas dan penasihat serta minimal 1 Tahun sekali kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Daerah Kabupaten Nganjuk
- Melaporkan keadaan keuangan BUM Desa kepada Anggota dan Pemerintah Desa minimal setiap akhir tahun melalui rembug Desa Pertanggung jawaban.
b. Sekretaris, mempunyai tugas:
- Melaksanakan tugas kesekretariatan untuk mendukung kegiatan Ketua.
- Melaksanakan administrasi umum kegiatan operasional BUM Desa.
- Melaksanakan Administrasi Pembukuan Keuangan BUM Desa.
- Bersama Ketua meneliti kebenaran dari berkas-berkas pengajuan permohonan pinjaman dan pengecekan di lapangan.
- Bersama Ketua dan Bendahara membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.
c. Bendahara, mempunyai tugas:
- Menerima, menyimpan, dan membayarkan uang berdasarkan bukti-bukti yang sah.
- Membantu Ketua dalam membahas dan memutuskan permohonan dukungan modal unit usaha yang layak direalisasikan.
- Melakukan penagihan terhadap unit usaha yang menjalankan UEP-SP yang menjadi nasabah BUM Desa.
- Melaporkan posisi keuangan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu diperlukan.
- Menyelenggarakan Pembukuan Keuangan BUM Desa secara Sistematis, dapat dipertanggungjawabkan dan menunjukkan kondisi keuangan dan kekayaan BUM Desa yang sesungguhnya.
d. Karyawan
Apabila dipandang perlu, BUM Desa dapat mengangkat karyawan yang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan, seperti Bidang Penagihan, Bidang Survey dan Manager dan sebagainya.
(5) Bila BUM Desa telah berkembang, jumlah anggota pengelola operasional dapat diperbesar dengan mengangkat konsultan BUM Desa, karyawan, manajer atau yang lainnya sesuai dengan kebutuhan

Pasal 5
(1) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai hak:
a. mendapatkan tunjangan/insentif;
b. menggunakan fasilitas sarana/prasarana yang dimiliki BUM Desa untuk kelancaran pengelolaan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
(2) Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai kewajiban menyelenggarakan Musyawarah/ Rapat Umum untuk membahas kinerja BUM Desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
(3) Pengawas berwenang menyelenggarakan Musyawarah/Rapat Umum Pengawas untuk:
a. pemilihan dan pengangkatan Pengawas;
b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUM Desa; dan
c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional

BAB IV
MASA BAKTI KEPENGURUSAN

Pasal 6
(1) Masa bakti Penasihat selama masih menjabat kepala desa
(2) Masa bakti pelaksana operasional selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali apabila selesai masa jabatannya berakhir.
(3) Pergantian pelaksana operasional pada masa bakti berikutnya harus menyisakan minimal 1 (satu) orang dari pengelola lama
(4) Untuk mengisi pelaksana operasional yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musyawarah anggota
(5) Masa bakti pengawas selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali periode kepengurusan.
(6) Untuk mengisi pengawas yang kosong sebelum habis masa baktinya, mekanisme pemilihannya dilakukan melalui musyawarah anggota

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERSONIL ORGANISASI PENGELOLA

Pasal 7
(1) Pelaksana operasional dan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Penasihat berdasarkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam musyawarah desa/rembug desa.
(2) Persyaratan menjadi Pelaksana Operasional meliputi:
a. masyarakat Desa yang mempunyai jiwa wirausaha;
b. berdomisili dan menetap di Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
c. berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, dan perhatian terhadap usaha ekonomi Desa; dan
d. pendidikan minimal setingkat SMU/Madrasah Aliyah/SMK atau sederajat;
(3) Pelaksana Operasional dapat diberhentikan dengan alasan:
a. meninggal dunia;
b. telah selesai masa bakti sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa;
c. mengundurkan diri;
d. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga menghambat perkembangan kinerja BUM Desa;
e. terlibat kasus pidana dan telah ditetapkan sebagai tersangka

BAB VI
RAPAT PENGURUS

Pasal 8
(1) Rapat pengurus merupakan forum pengambilan keputusan pengurus untuk menentukan kebijakan operasional pengelolaan dan pengembangan lembaga maupun usaha
(2) Setiap keputusan dalam rapat pengurus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak bisa mencapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota pengurus yang memiliki hak suara yang hadir di dalam rapat.
BAB VII
KEANGGOTAAN

Pasal 9
(1) Anggota BUM Desa Maju terdiri dari Masyarakat yang berdomisili di desa maju atau yang berdomisili di luar desa sebagaimana disebut, dapat menjadi anggota BUM Desa, bilamana telah memenuhi persyaratan, ketentuan dan prosedur menjadi anggota sesuai dengan keputusan lembaga.
(2) Anggota BUM Desa (Maju Bangkit Berkarya mempunyai hak untuk:
a. Memiliki pengurus atau pengawas BUM Desa Maju Bangkit Berkarya.
b. Memberikan suaranya dalam pemungutan suara
c. Mengeluarkan pendapat
d. Memperoleh manfaat dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban
e. Memberikan masukan pengembangan program kepada pengurus
(3) Seluruh anggota berkewajiban untuk:
a. Turut serta dalam memajukan BUM Desa Maju Bangkit Berkarya baik secara langsung maupun tidak langsung
b. Mengahdiri rapat-rapat yang dipandang perlu diadakan oleh pengurus
c. Mengikuti secara aktif program BUM Desa Maju Bangkit Berkarya terutama dalam peningkatan sumberdaya
d. Mematuhi dan melaksanakan semua peraturan dan beban yang menjadi tanggung jawabnya

BAB VIII
RAPAT ANGGOTA

Pasal 10
(1) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam BUM Desa dimana setiap anggota wajib menghadirinya.
(2) Rapat anggota dilakukan minimum 1 (satu) tahun sekali atas dasar undangan yang disampaikan oleh pengurus.
(3) Setiap keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir didalam rapat.
(4) Quorum rapat adalah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
(5) Setiap anggota memiliki satu suara.
(6) Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka rapat anggota ditunda sepuluh hari dengan pemberitahuan tertulis kepada anggota.
(7) Anggota yang tidak dapat hadir dalam rapat anggota dapat diwakilkan suaranya kepada anggota lain dengan surat tertulis.
BAB IX
RAPAT ANGGOTA KHUSUS
Pasal 11
(1) Rapat anggota khusus merupakan forum penyelesaian terhadap penyelewengan dan atau hal-hal lain yang dapat merugikan lembaga BUM Desa.
(2) Setiap keputusan dalam rapat anggota diambil secara musyawarah untuk mufakat. Jika tidak dicapai mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari anggota yang memiliki hak suara yang hadir dalam rapat.
(3) Quorum rapat adalah apabila dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota.
(4) Setiap anggota memiliki satu suara.

BAB X
KEPAILITAN BUM DESA

Pasal 12
(1) Kerugian yang dialami BUM Desa menjadi beban BUM Desa.
(2) Dalam hal BUM Desa tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan rugi melalui Musyawarah Desa.
(3) Unit usaha milik BUM Desa yang tidak dapat menutupi kerugian dengan aset dan kekayaan yang dimilikinya, dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13
Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini dapat diatur kemudian oleh musyawarah BUM Desa.
Demikian Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Maju Bangkit Berkarya ditetapkan oleh pengelola BUM Desa Maju Bangkit Berkarya yang diberi kuasa oleh Musyawarah Desa.
Ditetapkan di : Desa Maju
PadaTanggal : 19 April 2020

Pelaksana Operasional
1. SELFI ANANDA
2. RAHARDIAN
3. KEMAL
Ketua
Sekretaris
Bendahara
.....................
.....................
.....................
Mengetahui,
Ketua BPD


ALYA ROHALI
Kepala Desa Maju


ARI GUMILAR

No comments:

Post a comment

Ads 720 x 90